Peringatan May Day: Lindungi Jurnalis dengan Kontrak Layak

0
186

Oleh: Zainal Ishaq, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari

ADA sebahagian orang yang ketika bangun pagi memilih sarapan berita
ketimbang masakan istri tercinta. Mereka yang menguasai infornmasi dikatakan
bisa menguasai dunia. Bahkan dikatakan pula bahwa media massa adalah pilar
ke-empat dalam sistem demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sederhananya: Hidup menjadi tidak sempurna jika dalam sehari kita tidak melihat
atau membaca berita di media massa cetak atau elektronik maupun internet.
Begitulah kekuatan media massa.

Tetapi tahukah kita bahwa sebuah berita dihasilkan dari keringat dan kerja
keras wartawan atau jurnalis?? Ada banyak hal yang dipertaruhkan seorang
jurnalis untuk bisa menghasilkan sebuah berita (berkualitas). Tidak ada libur.
Tidak ada batasan jam kerja yang pasti. Tidak sedikit dari mereka yang harus
berlelah-lelah dengan motor dan sepatu butut. Menunggu berjam-jam sambil
rebahan diteras kantor demi seorang narasumber keluar dari kantor.

Ada pula yang harus mendapat cibiran dan hinaan dari narasumber. Hingga
kasus kekerasan psikis dan fisik. Kadang mendapat hadiah bogem mentah dan tendangan
sampai berujung pembunuhan. Sementara di kantor sendiri para jurnalis kerap
belum memperoleh status yang jelas.

Kondisi sebahagian besar para jurnalis, sampai saat ini belum mendapatkan perhatian serius dalam
kesempatan mengembangkan jenjang karir, kesejahteraan tetap atau nasib akan
masa depannya sebagai jurnalis di perusahaan media baik cetak, online, radio,
televisi yang saat ini mempekerjakannya. Padahal, Jurnalis adalah buruh yang
dilindungi oleh undang-undang.

Hampir mayoritas, jurnalis yang dengan status tersebut, tidak punya
kepastian dalam bekerja. Bahkan tidak punya daya tawar secara status
ketenagakerjaan di dalam perusahaan. Istilahnya, jurnalis dengan status
tersebut, berbeda dengan jurnalis dengan status hubungan ketenagakerjaan yang
jelas, mereka mendapat berbagai fasilitas dan keberlangsungan dalam menjalankan
profesinya.

BACA :  Khagati Pecahkan Rekor Dunia MURI

Dalam hubungan ketenagakerjaan atau bagi perusahaan yang beroperasi di
Indonesia, termasuk media asing, harus menghormati dan melaksanakan aturan
normatif yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni, undang-undang nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaa, serta aturan turunannya seperti peraturan menteri
tenaga kerja dan transmigrasi terkait upah, cuti atau aturan outsourcing.

Dalam aturan tersebut, sangat jelas, bahwa status kerja hanya ada tiga
kategori, tetap, kontrak waktu tertentu dan outsourcing. Ketiga kategori
tersebut, sudah sangat jelas ruang lingkupnya berbeda dan ada syarat yang harus
dipenuhi oleh perusahaan. Status ketenagakerjaan yang jelas ini, akan berdampak
pada status jurnalis dalam menuntut hak dan masa depannya.

Apabila status ketenagakerjaannya sudah jelas, maka jurnalis akan terikat
secara hukum dengan perusahaan yang diikat oleh aturan yang tercantum dalam
kontrak kerja antara jurnalis dan perusahaan, baik yang sudah berstatus tetap
dengan mengacu pada aturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang
diusung oleh Serikat Pekerja (SP) atau perjanjian kontrak bagi karyawan yang
belum masuk kategori tetap.

Sampai saat ini, banyak jurnalis yang memiliki status ketenagakerjaan jelas.
Apakah mereka masuk karyawan kontrak atau tidak. Alasanya, masih banyak
jurnalis dengan status tersebut tidak punya kontrak kerja, malahan, mereka
direkruit umumnya hanya secara lisan oleh sesama jurnalis yang punya kedududukan
seperti redaktur atau pemimpin redaksi, tanpa pelibatan manajemen rekuitmen .

BACA :  Tes Kadar Alkohol Bagi Crew Kapal Laut

Selain banyak yang direkrut secara lisan, yang punya kontrakpun, tidak
menguntungkan jurnalis. Kondisinya, status ketenagakerjaannya masih digantung.
Kontrak yang ada saat ini, lebih banyak berisi tentang harga atau bayaran atas
karya yang dihasilkan. Bukan mempertegas kedudukan jurnalis tersebut dalam
hubungan ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjasaan, jurnalis dengan posisi
tersebut, mayoritas tidak memiliki jaminan sosial, minimal seperti yang
disyaratkan UU Sistem Jaminan Sosial.

Perushaaan media, ogah untuk mendaftarkan atau memberikan jaminan sosial
tersebut pada jurnalis. Padahal, hal tersebut kebutuhan dasar, dan secara tegas
dalam UU SJSN dan BPJS menjadi tanggung jawab perusahaan dengan sistem
gotong-royong antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Media massa sebagai pilar keempat demokrasi harusnya malu jika mempekerjakan
jurnalis secara tidak layak karena ini akan berdampak pada informasi yang
dihasilkan jurnalis.

Kebebasan dalam bisnis informasi, bukan semata-mata dilahirkan oleh
investasi pengusaha, tetapi ada perjuangan panjang yang dilakukan masyarakat
sipil. Dengan kondisi tersebut, perusahaan media harusnya bukan sekedar
mengejar untung demi kekayaan pemegang saham. Tetapi, dalam bisnis media, ada
kewajiban perusahaan untuk lebih besar mengivestasikan dananya demi sumber daya
manusia yang berkualitas dan sejahtera.

Atas dasar itulah AJI Kota kendari menyerukan kepada pemerintah dan
perusahaan media untuk: 1. Lindungi Jurnalis dengan Kontrak Layak 2. Stop
mempekerjakan jurnalis tanpa kontrak yang jelas 3. Samakan status jurnalis
ditingkat nasional maupun daerah 4. Penuhi hak-hak jurnalis perempuan.**