Oknum Camat dan Kades Diduga Legalisasi Penjualan Tanah di Taman Nasional Rawa Aopa

0
317
Bupati Konawe selatan, Surunuddin Dangga, berdialog dengan perwakilan masyarakat dampingan Walhi Sultra dan KPA, di rujab Bupati konsel, Rabu, 25/01/2017. foto: Dok Walhi Sultra

SULTRANEWS-Audiens antara Forum Masyarakat Tue-Tue Ngapa Walanda ( FMTNW ) dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Rabu, 25/01/2017.

“Audiensi ini terkait  permasalahan lahan warga dan wilayah kelola rakyat di rawa Aopa yang sedang digusur saat ini,”ungkap Kisran Makati, Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara.

Masalah pengusuran ini, lanjut Kisran, bermula dari izin lokasi yang dikeluarkan bupati konawe selatan sebelumnya Drs H.Imran MSi,  untuk lahan perkebunan sawit. Lalu diikuti aksi para mafia tanah terdiri dari segelintir masyarakat yang di backup oleh oknum camat dan para oknum kades setempat, maka terbitlah SKT massal yang mengatasnamakan masyarakat.

Celakanya penerbitan SKT dalam penjualan lahan selain mencaplok lahan produktif masyarakat setempat, juga Rawa Aopa yang merupakan ekosistem esensial: penting, genting dan unik ikut diperjual belikan oleh oknum tersebut.

“Padahal melalui kawasan rawa Aopa, warga selama ini menggantungkan hidupnya secara turun temurun, disamping itu tanaman sagu yang merupakan pangan lokal suku tolaki, juga perlahan mengalami kepunahan akibat penggusuran lahan,”ungkap Kisran.

BACA :  Andi Mallarangeng Akhirnya Ditahan KPK

Dalam pertemuan ini sejumlah kesepakatan agenda penyelesaian konflik lahan dan kekerasan akan dikawal bersama, selain itu terdapat kesepakatan yang inti, yakni lahirnya atau pembentukan tim terpadu penyelesaian konflik agraria di Konawe Selatan. (SK_rilis)