Jejak Bencana Ekologi Konawe Utara

0
417

Hutan alam dirusak untuk kepentingan industri ekstraktif tambang dan perkebunan sawit. foto: YOSHASRUL

SULTRANEWS-Agak sulit memisahkan antara keberadaan 39 izin konsesi perkebunan sawit
dan 136 izin pertambangan dengan banjir yang melanda Kabupaten Konawe Utara (Konut) saat ini. Apakah
Pemda Konut dan Pemprov Sultra akan terus menerbitkan
dan memperpanjang izin-izin  konsesi tersebut?
Atau akankah pemerintah mencabut izin-izin yang menjadi penyebab bencana
ekologis? Pernyataan ini ditulis Kisran Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan
Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara di laman facebooknya, beberapa jam setelah
banjir menerjang Kabupaten Konawe Utara.

Bukan rahasia lagi jika selama ini para aktifis
lingkungan di Sulawesi Tenggara kerap berteriak lantang menolak keberadaan aktifitas
tambang dan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara. Tak sedikit himbauan dari para
aktifis agar pemerintah Kabupaten Konawe Utara  segera melakukan penghentian total pemberian izin
terhadap investor yang hendak berinvestasi di industry ektraktif. Namun saya
pemerintah daerah Konawe Utara maupun Pemerintah Provinsi menutup rapat-rapat telinga
mereka dan enggan mendengarkan teriakan para aktifis, hingga akhirnya bencana
tiba Sabtu (16/7/2016) mata pemerintah baru terbelalak.

Sebanyak 12 desa di tiga kecamatan terendam banjir setinggi 1-2,5 meter.
Sekitar 735 rumah terendam banjir. Sebanyak 1.354 jiwa mengungsi ke rumah dinas
Bupati Konawe Utara dan sebagian di sekolahan. Kondisi ini membuat pemerintah
Konut mengambil langkah darurat menangani bencana banjir di kabupaten Konawe Utara.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara
bersama TNI, Polri dan SKPD unsur muspida Konut ini  mendirikan 2 pos
pengungsian, tenda posko serta mulai distribusi makanan dan layanan kesehatan
pada para korban banjir.

Banjir Konawe Utara sebagian disebabkan meluapnya sungai-sungai masih seperti
Sungai Anggomate, Lalindu, Lasolo, Lahembua dan sungai-sungai kecil
lainnya sehingga dapat banjir kembali. Kondisi hutan yang gundul akibat
penguasaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan diduga kuat sebagai penyebab
terjadinya banjir di tahun ini.

Daerah-daerah yang terendam banjir meliputi :

1. Kecamatan Andowia terdiri; Kelurahan Andowia, Desa Anggolo Hipo, Desa
Puusuli, Desa Labungga, Desa Anggomate, Desa Laronanga, Desa Larobende, Desa
Puuwonua, Desa Almolameh, Desa Lamundowo, Desa Banggarema, Desa Lahembua),
2. Kecamatan Asera terdiri: Kelurahan Wanggudu, Desa Puuwanggudu, Desa Wanggudu
Raya, Desa Tapuhuatu
3. Kecamatan Lasolo terdiri; Desa Otole dan Kelurahan  Tinobu.

 Tanah Bencana 

Catatan jurnalis lingkungan menelusuri jejak konversi kawasan
hutan alam Konawe Utara yang disulap menjadi areal perkebunan sawit dan areal
tambang memang cukup mencengangkan. Tanah-tanah dan hutan alam Konawe utara telah jatuh ke tangan investor setelah digadaikan pemerintah. Hutan yang selama beberapa dekade menjadi benteng pertahanan alamai bagi lingkungan sekitarnya seketika lenyap dan kini menjadi penyebab utama bencana
ekologi.

Dalam perjalanan menuju Kabupaten Konawe Utara, hutan-hutan di sisi kiri dan kanan telah hilang, berganti hijau perkebunan sawit menghampar luas sejauh mata memandang. Deretan
pepohonan sawit berjajar rapi mencapai belasanpuluhan ribu hektar membentang di
jazirah konawe utara hingga keperbatasan provinsi sulawesi tengah. Pohon-pohon
sawit ini milik sejumlah perusahaan yang kini menanamkan investasi di konawe
utara. Hampir seluruhnya telah menghasilkan buah dan masih ada ribuan pohon
lagi yang sedang masa peremajaan.

Namun jangan salah, ranumnya buah sawit tak semanis nasib warga konawe utara
khususnya di Kecamatan Asera, Wiwirano dan Langgikima kini. Warga yang umumnya
petani tengah diperhadapkan dilema yang cukup besar.

Hari-hari sepanjang belasan tahun dari era kepemimpinan Gubernur Kaimoddin
hingga Nur Alam, dilalui warga dengan kepiluan. Janji-janji manis perusahaan
yang akan mensejahterakan rakyat, kini berubah menjadi petaka, buah sawit yang
selayaknya diproduksi menjadi minyak dan menghasilkan uang sama sekali tidak
terbukti.

Warga terpaksa mengubur dalam-dalam impian manis itu karena buah sawit yang
ranum dibiarkan membusuk. Warga menjadi buruh sampah di lahan mereka sendiri
dan mau tidak mau harus memusnahkan buah sawit dengan cara dibakar.

Penantian panjang itu terkadang membuat masyarakat frustasi. Bukan saja
karena warga diperhadapkan dilema pengelolaan buah sawit yang tidak bernilai
ekonomi tetapi juga warga tidak lagi bisa memamfaatkan lahan mereka untuk
bercocok tanam tanaman jangka pendek karena hampir seluruh lahan warga berdiam
telah ditumbuhi pohon sawit.

BACA :  Indonesia Hasilkan Sampah 130.000 ton Perhari

Selama belasan tahun tanah konawe utara menjadi surga perkebunan sawit.
Bahkan perkebunan sawit di konawe utara sendiri telah ada jauh sebelum daerah
ini dimekarkan menjadi daerah otonom tahun 2007 silam. Saat itu konawe utara
masih merupakan wilayah dari kabupaten konawe yang berpusat di unaaha. para
pemilik perusahaan sawit berlomba-lomba ekspansi dan menanamkan modal ke daerah
yang baru empat tahun mekar tersebut.

Mudahnya pemberian ijin dan pelepasan kawasan menjadi salah satu daya tarik
para pengusaha sawit menanamkan investasi mereka.

PT Perkebunan Nusantara IV adalah perusahaan perintis yang membuka lahan
perkebunan di asera tahun 1997 silam. Semenjak berinvestasi perusahaan milik
negara itu belum menyediakan satu pun pabrik sawit. Berbagai alasan kerap
dikemukan pihak perusahaan yang pada gilirannya tidak juga menguntungkan nasib
warga petani.

Kondisi tersebut tentu jauh berbeda ketika pertama kali PT Perkebunan
Nusantara datang. Mereka menjanjikan akan memproduksi minyak sawit serta akan
mempekerjakaan ribuan tenaga kerja local. Namun seluruh janji-janji perusahaan
tidak kunjung dipenuhi.

Alih-alih mensejahterakan rakyat kehadiran perkebunan sawit membawa imbas
bagi masyarakat, warga terlanjur menyerahkan lahan-lahan mereka ke perusahaan
untuk ditanami sawit. Ditambah lagi perusahaan menjerat masyarakat dengan
kesepakatan.

Tak hanya perusahaan yang mengumbar janji dalam berbagai kesempatan
pemerintah kerap mengelu-elukan keberadaan investor akan mensejahterakan rakyat.
Tak heran pemerintah konawe utara sangat optimisme daerah yang baru empat tahun
mekar tersebut akan maju pesat bersaing dagan daerah lainnya di sulawesi
tenggara.

Perusahaan – perusahaan sawit dan tambang diharapkan menjadi andalan
pemasukan pendapatan daerah serta menjadi lapangan kerja buat masyarakat konawe
utara.

Untuk menjaring investasi pemerintah konawe utara membuat sejumlah kemudahan
bagi para investor diantaraya kemudahan perijinan. Ini ditandai dengan lahirnya
sejumlah perijinan pinjam pakai kawasan. Sayangnya kemudahan perijinan pada
perusahaan hanya menguntungkan para oknum pejabat pemerintah dan berimbas pada
merosotnya pendapatan daerah. Ini diakui sendiri oleh pejabat bupati konawe
utara.

“Seyogyanya kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dan
pertambangan dapat mensejahterakan daerah tersebut, namun faktanya hingga kini
daerah tersebut masih saja menjadi daerah terbelakang dan miskin di banding
daerah lain di sulawesi tenggara,”ungkap Kisran Makati, Eksekutif Daerah Walhi
Sultra.

Saat ini terdapat lima perusahaan sawit yang mengolah kurang lebih 12.000
hektar lahan sawit yang membentang di seluruh wilayah konawe utara. Dalam
prakteknya, seluruh perusahaan-perusahaan menerapkan dua pola intensifikasi
lahan inti dan plasma yang seluruhnya telah melalui proses sertifikasi.
Lahan-lahan warga yang telah sertifikasi tersebut telah pula diagunkan
perusahaan ke berbagai bank di indonesia sebagai prasyarat mendapatkan pinjaman
lunak dana perbankan. Praktek ini merupakan satu dari sekian modus operandi
perusahaan sawit mengeruk keuntungan. Modus lainnya yakni mengajukan pinjam
pakai lahan di hutan produksi yang memiliki kayu melimpah. Dari kayu-kayu hasil
tebangan tersebut dijual secara ilegal ke pasar gelap.

Kehadiran perkebunan sawit tidak sepenuhnya memberikan kesejahteraan, tetapi
sebaliknya membawa malapetaka bagi masyarakat. Umumnya warga pemlik lahan hanya
menjadi obyek pelengkap penderita saja. Masyarakat nyaris tidak diberi hak atas
kehadiran perusahaan.

Idealnya, masyarakat diberikan bagian dari aset perusahaan karena selain
sebagai pemiliki lahan, warga memiliki peran menjaga sekaligus menjadi pekerja.
Perusahaan sawit justeru mermarginalkan keberadaan masyarakat khususnya petani.

Ironisnya, pemerintah yang diharapkan menjadi mediator komunikasi antara
perusahaan dan warga juga tak mengambil peran. Justeru cenderung menjadi pihak
yang yang ikut berkolaborasi dengan perusahaan. Ini dapat dilihat dari
perjalanan sawit di asera. Berkali-kali masyarakat meminta pemerintah
menjembatani permasalahan, tapi tidak pernah mendapat tanggapan serius, bahkan
terkesan tidak peduli.

Kehadiran perusahaan ibarat bom waktu bagi masyarakat. Selain merubah pola
hidup ekonomi masyarakat, ekspansi perusahaan-perusahaan sawit telah melahirkan
konflik baru, terutama masyarakat adat dan perusahaan. Protes yang dilayangkan
masyarakat adat Sambawa (Sabandete Walandawe) di Kecamatan Asera menjadi contoh
kerasnya perlawanan rakyat atas kehadira perusahaan sawit di jazirah konawe
utara.
Warga terpaksa membakar dan menebang seluruh pohon kelapa sawit yang
dicaplok perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sultra Prima Lestari.

Tindakan massa petani tersebut dipicu sikap sawit PT Sultra Prima Lestari
yang hingga kini terus memperluas lahan perkebunan mereka sehhingga mencamplok
tanah adat di dua desa tersebut. Warga bersama tokoh adat telah berkali-kali
mengingatkan agar pihak perusahaan agar segera menghentikan aktifitas penenaman
namun tidak diindahkan.

BACA :  Banjir Putus Jalur Sulawesi

Kehadiran polisi yang seharusnya menjadi penengah konflik juga
tidak menguntungkan masyarakat adat, bahkan cenderung menjadi memihak pada
perusahaan.

Masyarakat adat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, merupakan satu
kesatuan hukuma adat yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Masyarakat yang mendiami daerah sambandete-walandawe adalah yang dimaksud oleh
undang-undang karena keberadaanya telah lama jauh sebelum bangsa Indonesia
merdeka.

Tetapi terkesan diabaikan oleh pemerintah khususnya bupati konawe utara.
Dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat sambandete-walandawe yang telah
di serobot oleh PT Sultra Prima Lestari (perkebunan sawit) dan PT Pertambangan
Bumi Indonesia (tambang nikel) prosesnya lambat dan berlarut-larut.
Kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat adat sambawa semua aktifitas
perusahaan diatas tanah akan di hentikan. Ini diperkuat pula hasil peninjauan
DPRD kabupaten konawe utara di lokasi tanah adat dan ditemukan bukti-bukti
kebenaran jejak sejarah adat adat sambawa yang secara turun-temurun
dimanfaatkan masyarakat secara arif dan berkelanjutan.

“Kami saat itu, secara kelembagaan DPRD Kabupaten Konawe Utara telah
mengirimkan surat ke pihak eksekutif , bupati untuk menerbitkan surat keputusan
untuk mengakui lahan tersebut sebagai tanah adat masyarakat adat
sambandete-walandawe,”ungkap Raup, mantan Ketua DPRD Konawe Utara yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe Utara. Sayangnya
perjuangan masyarakat adat memperjuangkan hak-hak mereka tidak kunjung
terpenuhi , bahkan kesepakatan antara masyarakat adat dan pemerintah tesebut
tidak diindahkan perusahaan dan semakin memperluas areal konsesi sawit mereka.

Pembukaan puluhan ribu areal sawit di Kecamatan Wiwirano dan Kecamatan Asera
telah berdampak luas pada rusaknya kualitas lingkungan hidup. Tak hanya
persoalan hilangnya akses ekonomi masyarakat terhadap alam tetapi jauh dari itu
pembukaan lahan telah menyebabkan hilangkan keseimbangan ekosistem hutan.

Dapat dibayangkan berapa banyak jenis kayu kayu yang hilang dan berapa ribu
jenis flora fauna yang musnah saat pembukaan areal sawit. Pembukaan areal sawit
lebih sporadis dari perusahaan HPH yang menggunakan pola tebang pilih pembukaan
areal sawit benar-benar menghilangkan fungsi hutan dengan system babat habis.
Kondisi ini berdampak terjadinya banjir yang melanda pemukiman penduduk konawe
utara setiap tahun. Bahkan pada tahun 2007 silam tercatat sejumlah desa di
kecamatan asera luluhlantak dihantam banjir bandang yang mengorbankan harta
benda masyarakat.

Catatan dinas kehutanan sultra dari sekitar 300 ribu hektar hutan konawe
utara hampir seluruhnya telah dikapling untuk pembukaan areal pencadangan
termasuk untuk lahan sawit.

Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara sendiri merasa tidak setuju dengan
pembukaan lahan sawit karena tidak memperhatikan aspek ekologi. Pembukaan areal
sawit tidak hanya berada di dataran dengan kemiringan lebih dari 35 derajat
tetapi juga telah memasuki area kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Karena itu juga pihak kehutanan mencurigai dari sekitar 200 ribu hektar
rencana pembukaan lahan sawit di sultra hanya separuhnya yang benar-benar kebun
sawit. Sisanya pohon-pohonnya ditebang dan lahannya dibiarkan terlantar. Contoh
paling kongkrit adalah lahan sawit wiwirano yang kini terlantar tanpa hasil.
Sebagaimana diatur dalam pp nomor 34 tahun 2002 tentang tata cara pelepasan
lahan maka seharunya dimulai dengan tahapan pengusulan investor sawit yang
diajukan bupati selaku kepala daerah kabupaten yang selanjutnya
direkomendasikan oleh gubernur dan diteruskan ke menteri kehutanan.

Bila mengacu mekanisme tersebut, maka dipastikan hampir seluruh perusahaan
sawit yang saat ini beramai-ramai melirik sulawesi tenggara untuk menanamkan
investasi tidak ada yang memenuhi standar.
Ironisnya pemerintah kabupaten berusaha memaksakan kehendak mereka untuk
tetap memberi ijin pembukaan lahan sawit, tanpa melakukan control lebih
mendalam terhadap apa yang sementara dilakukan perusahaan di lapangan.

Bencana yang Sabtu (16/7) melanda adalah banjir yang kesekian kalinya selama kurang lebih dua dekade di Konawe Utara. Banjir besar juga pernah terjadi sekira tahun 2007, 2013 dan 2014 silam yang merendam dan menghancurkan rumah-rumah warga. Seiring terus terjadinya  perluasan sawit di konawe utara membuat Walhi mendesak pmerintah
segera melakukan moratorium atas segala perijinan perusahan sawit. ***